BAP DPD RI Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Dari Lima Provinsi
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari lima provinsi berbeda terkait persoalan lahan. Pengaduan tersebut terdiri dari…
2023
Read More
Komite IV Rapat Kerja dengan BPK RI Bahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 2023
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Sumatera Barat dalam rangka pengawasan pelaksanaan tindak…
Komisi VI Pertanyakan Terobosan Jasa Tirta II Jatiluhur dalam Menghadapi Musim Kemarau
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke ke Perum Jasa Tirta II Jatiluhur, dalam…
BK DPR Libatkan Stakeholder Perkaya RPJP 2025-2045
Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul mengatakan pemerintahan yang demokratis akan bisa berjalan dengan baik…
Curhat Keluh-Kesah Guru dan Tenaga Kependidikan kepada Anita Jacoba
Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba menyampaikan beragam keluh-kesah dari Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) terkait program-program yang dijalankan…
Kriteria Penyaluran PMN kepada BUMN Selama Ini Belum Ada Kejelasan
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amir Uskara menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah setiap tahunnya…
MATAKIN Dukung Kembali ke UUD 1945 Sebelum Amandemen
Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) selalu mendukung upaya mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara. Termasuk mengembalikan Konstitusi Indonesia…
BULD DPD RI Dorong Pemerintah Libatkan Daerah Dalam Penyusunan Regulasi Nasional
Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Dorong Pemerintah Libatkan Daerah Dalam Penyusunan Regulasi Nasional termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan…
Sultan Minta Pengurangan TKD Tidak Diberlakukan Pada Daerah 3 T
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah agar pemangkasan anggaran Transfer Pusat ke Daerah (TKD)…
“KOMITE II DPD RI JEMBATANI ADMINISTRATOR KEK BITUNG DAN KEK LIKUPANG DENGAN PEMERINTAH PUSAT, MENGUNDANG KEMENTERIAN LAKUKAN KUNKER PENGAWASAN UU KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)”
Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus…