Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abidin Fikri menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dirancang di luar rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya, pekerja rumah tangga (PRT) tidak akan disamakan dengan pekerja formal dalam hal skema hak dan kewajiban, termasuk soal upah, jam kerja, hingga hak lembur. Hal itu disampaikan Abidin Fikri…
Komisi XIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum (Kemenhum) Riau, sebagai upaya menyerap masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara yang juga memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII, menekankan bahwa…
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tidak bisa hanya diukur dari besaran anggaran yang dikucurkan, melainkan harus ditopang oleh dukungan nyata, pengawasan ketat, dan keseriusan pemerintah pusat dalam mengawal pembangunan secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Azis dalam Rapat Kerja Panja Evaluasi DOB Empat Provinsi Papua…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abidin Fikri menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dirancang di luar rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya, pekerja rumah tangga (PRT) tidak akan disamakan dengan pekerja formal dalam hal skema hak dan kewajiban, termasuk soal upah, jam kerja, hingga hak lembur. Hal itu disampaikan Abidin Fikri…
Komisi XIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum (Kemenhum) Riau, sebagai upaya menyerap masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara yang juga memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII, menekankan bahwa…
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tidak bisa hanya diukur dari besaran anggaran yang dikucurkan, melainkan harus ditopang oleh dukungan nyata, pengawasan ketat, dan keseriusan pemerintah pusat dalam mengawal pembangunan secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Azis dalam Rapat Kerja Panja Evaluasi DOB Empat Provinsi Papua…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abidin Fikri menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dirancang…
Komisi XIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum (Kemenhum) Riau, sebagai upaya menyerap…
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tidak bisa hanya diukur…
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam kebijakan distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza yang kini hanya disalurkan melalui satu…
Komisi IV DPR RI menyoroti kenaikan harga beras yang signifikan di pasaran, meskipun cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog…
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR RI terus memantau perkembangan polemik yang terjadi di Pulau Enggano,…
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pemerintah telah mengonfirmasi akan menyerahkan nama-nama calon duta besar (dubes) dari…
Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Kebermanfaatan Whistleblower System (WBS) di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (30/6/2025)….
Anggota Komisi III DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan sejumlah catatan terhadap perjalanan Polri menyambut hari Bhayangkara ke-79. Cucun mengatakan…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menanggapi kritis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang memisahkan pelaksanaan Pemilu…
