Komisi VI DPR RI memberikan imbauan mengenai kerentanan industri pupuk nasional terhadap dinamika geopolitik global yang terjadi. Ketergantungan yang tinggi pada komponen impor, khususnya gas bumi dan bahan baku mineral, dinilai dapat mengancam stabilitas fiskal negara di tengah tren pelemahan nilai tukar rupiah.
Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono Alias Kanang menggarisbawahi bahwa kondisi luar negeri yang tidak menentu saat ini merupakan suatu kekhawatiran bagi ketahanan pangan nasional. Mengingat gas bumi menyumbang hingga 80% dari total biaya produksi pupuk urea, fluktuasi harga energi global dan kurs dolar AS menjadi faktor penentu yang sangat berisiko.
“Ketergantungan kita dalam budidaya tadi terhadap komponen impor, termasuk gas, ini sangat mengkhawatirkan apalagi melihat awan-awan geopolitik yang akhir-akhir ini sangat meresahkan kita semua kondisi ini harus diantisipasi dengan matang,” ujar Budi Sulistyono saat diwawancarai oleh reportasebisnis.com di PT. Pupuk Kujang, Karawang, Kamis (12/3/2026).
Lebih lanjut, Budi menyoroti kebijakan pemerintah yang telah meningkatkan volume subsidi pupuk secara signifikan untuk tahun 2025, yakni dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton dengan alokasi anggaran mencapai Rp46,8 triliun. Menurutnya, tanpa manajemen risiko yang kuat, kenaikan volume ini bisa menjadi beban tambahan bagi APBN jika biaya produksi membengkak akibat faktor eksternal.
“Kita harus menghitung kembali kemampuan APBN kita dengan nilai barang impor yang sangat mahal ditambah kurs dolar yang cukup tinggi, ini akan sangat membebani. Kita tidak ingin peningkatan kuota subsidi ini justru terhambat oleh masalah pembiayaan di kemudian hari karena kita kurang waspada terhadap situasi global,” tambahnya.
Komisi VI DPR RI pun mendorong adanya strategi lindung nilai (hedging) dan percepatan efisiensi energi di pabrik-pabrik pupuk guna memitigasi risiko tersebut, sekaligus memastikan bahwa anggaran puluhan triliun tersebut benar-benar mampu menjamin ketersediaan pupuk bagi petani di seluruh pelosok negeri.