Kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI ke Komisi I DPR RI di Markas Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol membuka fakta yang cukup mengejutkan terkait kesiapsiagaan bencana di Sumatera Barat. Di tengah tingginya kerawanan bencana di wilayah tersebut, kekuatan personel dan sarana prasarana militer di Kodam itu disebut baru terpenuhi sekitar 50 persen.
Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengungkapkan bahwa dalam rapat dengan jajaran Kodam di Padang, Jumat (6/3/2026), pihaknya menerima paparan mengenai keterbatasan fasilitas utama untuk mendukung operasi penanganan bencana. “Dari paparan tadi, personel dan sarana prasarana di Kodam ini tidak lebih dari 50 persen. Bahkan helikopter saja tidak ada,” kata Syahrul.
Kondisi tersebut dinilai kontras dengan ekspektasi publik terhadap peran TNI di daerah rawan bencana seperti Sumatera Barat. Menurut Syahrul, saat terjadi bencana, unsur TNI sering kali menjadi pihak pertama yang turun langsung ke lapangan.
“TNI itu memiliki personel sampai ke tingkat bawah. Ketika terjadi bencana, yang pertama kali hadir biasanya TNI. Kalau mereka tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, tentu hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Komisi I DPR memastikan temuan dalam kunjungan kerja ini tidak berhenti sebagai laporan internal. DPR berencana mendorong percepatan penyelesaian persoalan tersebut melalui rapat kerja dengan pemerintah.
Syahrul mengatakan pihaknya akan membahas masalah ini dalam rapat dengan Kementerian Pertahanan serta berkoordinasi dengan pimpinan DPR terkait kemungkinan memanggil Kementerian Keuangan.
“Kita akan mendorong agar daerah-daerah rawan bencana seperti Sumatera Barat mendapat prioritas dalam penyediaan sarana dan prasarana TNI,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan kesiapsiagaan bencana tidak hanya bergantung pada koordinasi pemerintah daerah dan Forkopimda, tetapi juga pada kesiapan alat utama dan fasilitas militer yang memadai.
Dalam catatan hasil kunjungan kerja, Komisi I DPR menilai perlu adanya penguatan kapasitas satuan militer di Sumatera Barat untuk menghadapi potensi ancaman, termasuk bencana alam.
Beberapa rekomendasi yang muncul antara lain penambahan personel sesuai struktur organisasi, dukungan alat berat zeni, penguatan satuan kesehatan, serta penempatan helikopter secara rotasional di wilayah rawan bencana.
Selain itu, DPR juga mendorong peningkatan status Lanud Sutan Sjahrir menjadi tipe A agar memungkinkan pembentukan skadron helikopter yang dapat mendukung operasi tanggap darurat bencana di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya.
Bagi Komisi I, kunjungan kerja ini menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bencana tidak hanya bergantung pada sistem peringatan dini atau koordinasi pemerintah daerah, tetapi juga pada kesiapan alat, personel, dan infrastruktur pertahanan yang memadai di lapangan.